BPH Migas dan Polda Sumsel Ungkap Penyelewangan BBM Subsidi 7 Ton
PALEMBANG | KabarSumatera.Com — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkerja sama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengungkapkan kasus penyelewengan distribusi solar subsidi sebanyak 7 ton di daerah Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
“Pengungkapan kasus ini merupakan salah satu hasil dari sinergi dengan kepolisian, khususnya penyelewengan/penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. Polda Sumsel selalu berperan aktif dalam melakukan penindakan,” ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, saat konferensi pers di Palembang, Rabu (05 Oktober 2022).
“Kami sangat mengapresiasi pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi sebanyak ±7 Ton BBM subsidi. Hal ini tentu sangat membantu dalam mengurangi penyalahgunaan BBM subsidi,” lanjutnya.
Dugaan penyalahgunaan dilakukan dengan modus mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU dengan menggunakan mobil dump truk secara berulang-ulang.
Menggunakan plat nomor kendaraan palsu, solar lalu dibawa dan dikuras gudang penyimpanan. Kemudian BBM ditampung menggunakan jerigen dan baby tank untuk diperjualbelikan kembali.
“Pengungkapan kasus ini adalah tindak lanjut dari laporan pengaduan masyarakat terkait adanya kegiatan yang di indikasi adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis minyak solar yang di subsidi pemerintah,” papar Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Toni Harmanto.
“Hal ini merupakan komitmen kami di kepolisian untuk menanggapi aduan masyarakat. Kerja sama dengan BPH Migas salah satunya memudahkan untuk memantau isu dan mengantisipasinya,” tegasnya.
Erika menambahkan, saat ini pemerintah telah menyetujui penambahan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar, dari 15,1 juta kilo liter (kl) menjadi 17,83 juta kl. Sementara kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite naik dari 23,05 juta kl menjadi 29,91 juta kl.
“Dengan adanya penambahan kuota, bukan berarti penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM subsidi menjadi lemah. Namun, penegakan hukum harus tetap berjalan dan lebih ditingkatkan lagi agar distribusi BBM tepat sasaran kepada konsumen yang berhak,” tutup Erika.
TEKS/FOTO : CNN INDONESIA.COM
