Hakim Memaksa Paman Saya Memalsukan Surat, Saya Laporkan ke PKY (Kolom PKY Sumsel Edisi : September 2022) -

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas Kepada : Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia. Wilayah Sumatera Selatan melalui email : penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id Respon akan dimuat setiap 3 pekan

Pertanyaan Masyarakat:

Perkara kami telah diperiksa hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dan terbukti tuduhan pemalsuan surat terhadap paman kami hanya rekayasa saja.

Namun saat diperiksa di Pengadilan Negeri hakim pernah menyatakan di muka persidangan dan disaksikan orang banyak bahwa paman kami harus mengaku telah memalsukan surat dan ikut saja dakwaan JPU karena lawan paman kami bukan orang sembarangan. Kami akan melaporkan ke KY tolong petunjuknya.

Pengirim : Pawit di Pulau Rimau Banyuasin. Pawit323@yahoo.com

Respon:

Silahkan menyiapkan identitas pelapor, nomor perkara, identitas majelis hakim, kronologis perkara, bentuk-bentuk dugaan pelanggaranya yang disertai dengan bukti pendukung (foto/video/rekaman/keterangan saksi), dan salinan putusan perkara. Untuk lebih jelas silahkan menghubungi Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sumsel (alamat ada di bagian bawah tulisan ini).

Pertayaan Masyarakat :

Saat sidang perdata perkara kami sangat nampak sekali hakim berpihak kepada tergugat yang seorang pengusaha, sebab saat pemeriksaan saksi selalu membentak saksi dari pihak kami dan kesempatan menceritakan fakta yang sebenarnya jadi terhalang. Bahkan kami hanya diberikan waktu sedikit untuk menghadirkan saksi yang berbeda dengan pihak tergugat diberikan waktu yang luas.

Pengirim : Subiantoro di Pulau Rimau Banyuasin. subiantoro@gmail.com

Respon:

Apabila hakim tidak mematuhi aturan yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara, maka diduga hakim tersebut telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hkaim (KEPPH).

Oleh karena itu kami sarankan saudara untuk segera menuangkannya ke dalam laporan dengan menyampaikan identitas diri, nomor perkara, dan nama majelis hakim yang memeriksa perkara yang saudara sampaikan tersebut.

Tuangkan bentuk-bentuk dugaan pelanggaran hakim yang disertai dengan bukti pendukung (foto/video/rekaman/keterangan saksi). Untuk informasi lebih jelas dapat menghubungi Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sumsel (alamat ada di bagian bawah tulisan ini)

Pertanyaan Masyarakat :

Apabila melaporkan hakim meminta bantuan dari pengacara yang sudah dikuasakan apakah nanti jika sudah diproses akan ada informasi yang diberitahukan juga kepada saya selaku pelapor aslinya?

Pengirim : D Sri M di Mariana. dewi@gmail.com

Respon:

Apabila laporan dari masyarakat sudah diterima KYRI baik yang disampaikan kuasa pelapor atau oleh pihak berperkara langsung, maka informasi proses penanganan laporan pasti akan diberitahukan kepada pelapor melalui surat resmi. Bahkan jika pelapor merasa laporannya relatif lama belum direspon, dapat menyampaikan pengaduan atas kinerja pelayanan laporan ke KYRI.

Pertanyaan Masyarakat :

Saat membuat laporan ke Propam atas kasus penganiayaan yang menimpa adik kami, selepas itu kami banyak diintimidasi oknum aparat yang tidak senang kinerja profesinya kami laporkan. Jadi kami khawatir jika melaporkan hakim ke KY kami pun nantinya akan diintimidasi.

Pengirim : Anita Wahab di Banyuasin III. anita@gmail.com

Respon:

Pasal 4 ayat 2b pada peraturan KYRI nomor 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa pelapor akan mendapatkan jaminan kerahasiaan atas keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia KYRI. Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga apapun yang disampaikan ke Komisi Yudisial akan dilindungi.

Dengan demikian saudara tidak perlu takut atau khawatir mendapatkan intimidasi dari pihak manapun, asalkan turut dibantu untuk menjaga kerahasiaan dalam menyampaikan laporan.

Pertanyaan Masyrakat :

Perkara saya sudah diputus hakim dan saya tidak menerima putusan itu yang diduga peradilan sesat, sebab saat bersidang hakim terkesan memihak kepada terdakwa dan fakta maupun bukti tidak dipertimbangkan dalam putusan. Mohon KY agar putusan perkara pidana itu ditelaah lagi, sehingga kami selaku pihak yang merasa dirugikan akan mendapatkan keadilan.

Pengirim : Winarti di Musi Banyuasin. win.arti@gmail.com

Respon:

Jika selama pemeriksaan perkara di persidangan atau dalam putusan terjadi kejanggalan yang semua itu bertentangan dengan aspek beracara maupun Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), maka hakim pemeriksa perkara tersebut dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial RI dengan menyertakan identitas pelapor, nomor perkara, identitas majelis hakim, kronologis perkara, bentuk-bentuk dugaan pelanggaranya yang disertai dengan bukti pendukung (foto/video/rekaman/keterangan saksi), dan salinan putusan perkara.

Namun Komisi Yudisial RI tidak memiliki wewenang untuk mengubah putusan hakim. Untuk informasi lebih jelas dapat menghubungi Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sumsel. (alamat ada di bagian bawah tulisan ini)

INFO LEBIH LANJUT :

Untuk lebih jelas silahkan menghubungi telepon 0711-5734945 atau datang langsung ke kantor Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sumsel Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

<< INDEKS >>

EDISI 2022

EDISI 2021

EDISI 2020

EDISI 2019

EDISI 2017

EDISI 2016

EDISI 2015

Hakim Memaksa Paman Saya Memalsukan Surat, Saya Laporkan ke PKY (Kolom PKY Sumsel Edisi : September 2022)

<< INDEKS >>

EDISI 2022

EDISI 2021

EDISI 2020

EDISI 2019

EDISI 2017

EDISI 2016

EDISI 2015

Related Posts

Admin

Leave a Reply Cancel reply

Kontak Kami

Kami Adalah…,