Gugatan Class Action terhadap Perusahaan Properti di Palembang (Kolom PKY Sumsel Edisi Juni 2022) -

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas Kepada : Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan melalui email : penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id | fb: PKY Sumatera Selatan | twitter: @penghubungky. Respon akan dimuat setiap 3 pekan

Pertanyaan Masyarakat :

Kami perwakilan masyarakat yang melakukan gugatan class action terhadap perusahaan properti yang mengklaim tanah kami sebagai milknya, meskipun kami memiliki SHM dan tanah kami sudah lama kami miliki serta diatasnya ada tanaman karet yang hampir 15 tahun kami sadap. Mohon KY turun memantau perkara kami ini yang masih diperiksa di pengadilan.

Pengirim : Afriadi di Siring Agung Palembang. afriadi@gmail.com

Respon :

Komisi Yudisial RI memahami permintaan yang disampaikan. Namun mohon dibantu dengan mengirimkan surat permohonannya (via email atau messenger fb KY Sumsel) yang memuat identitas perkara, majelis hakim, kronologis singkat perkara, dan alasan pentingnya Komisi Yudisial RI memantau perkara tersebut (sampaikan indikasi pelanggaran perilaku hakim jika ada). Untuk informasi lebih jelas dapat menghubungi kami ke alamat Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711-5734945 (Gedung Baznas, Lt 2 Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

Pertanyaan Masyarakat :

Tolong Komisi Yudisial agar mengganti majelis hakim pemeriksa perkara pidana yang menempatkan ayah kami sebagai terdakwa penipuan. Ayah kami hanya difitnah dan saksi-saksi juga tidak ada yang memberatkan dan membenarkan, namun majelis hakim jelas sekali mengarahkan agar ayah kami melakukannya dan para saksi pun saat diminta keterangan di persidangan selalu ditanya “terdakwa ini menipu kan…”.

Pengirim : Suska Aprilia di Muara Dua. Aprilss@gmail.com

Respon:

UU KYRI Nomor 22 Tahun 2004 tidak memberikan kewenangan kepada KYRI untuk mengganti majelis hakim pemeriksa perkara. Kewenangan mengganti majelis hakim yang memeriksa perkara adalah domain pengadilan. Namun jika perkara yang sedang diperiksa majelis hakim terdapat indikasi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dapat dilakukan permohonan pemantauan persidangan atau melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. Untuk informasi lebih jelas dapat menghubungi kami ke alamat Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711-5734945 (Gedung Baznas, Lt 2 Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

Pertanyaan Masyarakat :

Kami sudah memenangkan perkara perdata gugatan tanah sejak 2 tahun lalu di tingkat kasasi, namun kami sangat keberatan atas tindakan pengadilan yang lambat sekali melakukan eksekusi dengan alasan yang terkesan dibuat-buat oleh pihak pengadilan. Tolong KY layangkan somasi untuk pengadilan itu.

Pengirim : Rahmat Saleh di Banyuasin. rsaleh@yahoo.co.id

Respon :

UU KYRI Nomor 22 Tahun 2004 tidak memberikan kewenangan kepada KYRI untuk memberikan somasi kepada Pengadilan yang belum melaksanakan eksekusi putusan. Apabila keterlambatan eksekusi oleh pengadilan dilatarbelakangi oleh dugaan pelanggaran-pelanggaran barulah menjadi wewenang KYRI. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.

Pertanyaan Masyarakat :

Perkara perdata kami sedang dalam pemeriksaan namun saat agenda bukti surat, dari pihak penggugat tidak dipermasalahkan hanya dalam bentuk foto kopi, namun dari pihak kami selaku tergugat diminta yang asli dan harus ada saat persidangan itu berlangsung. Tolong KY kami akan melaporkan hakim tidak adil seperti itu.

Rustan Effendi Banyuasin. Rstaneffendi@gmail.com

Respon:

Silahkan menyampaikan dalam bentuk surat laporan yang memuat identitas perkara, identitas majelis hakim, kronologis perkara, bentuk dugaan pelanggaran perilaku hakim, disertai foto kopi KTP/SIM/Paspor, rekaman persidangan/foto/kliping koran (bila ada). Untuk informasi lebih jelas dapat menghubungi kami ke alamat Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711-5734945 (Gedung Baznas, Lt 2 Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

Pertanyaan Masyarakat :

Tiga hari yang lalu kami menerima putusan hakim namun isinya sangat tidak adil untuk kami karena selama pemeriksaan tidak ada saksi dari pihak tergugat namun dalam putusan tertulis 2 orang saksi, dan gugatan kami dinyatakan ditolak padahal saat pembacaan putusan gugatan kami diterima sebagian. Kami berencana melaporkannya ke KY agar putusan itu diubah. Tolong informasai prosedurnya.

Pengirim : Ismail di Musi Banyuasin.

Respon:

UU KYRI Nomor 22 Tahun 2004 tidak memberikan kewenangan kepada KYRI untuk mengubah putusan hakim. Namun putusan hakim yang janggal dapat dilaporkan dengan menyampaikan dalam bentuk surat laporan yang memuat identitas perkara, identitas majelis hakim, kronologis perkara, bentuk dugaan pelanggaran perilaku hakim, disertai foto kopi KTP/SIM/Paspor, foto kopi putusan, rekaman persidangan/foto/kliping koran (bila ada). Untuk informasi lebih jelas dapat menghubungi kami ke alamat Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711-5734945 (Gedung Baznas, Lt 2 Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

Info Selanjutnya Hubungi :

Kantor Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711-5734945 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

<< INDEKS >>

EDISI 2022

EDISI 2021

EDISI 2020

EDISI 2019

EDISI 2017

EDISI 2016

EDISI 2015

Gugatan Class Action terhadap Perusahaan Properti di Palembang (Kolom PKY Sumsel Edisi Juni 2022)

<< INDEKS >>

EDISI 2022

EDISI 2021

EDISI 2020

EDISI 2019

EDISI 2017

EDISI 2016

EDISI 2015

Related Posts

Admin

Leave a Reply Cancel reply

Kontak Kami

Kami Adalah…