Perusahaan Serobot Tanah Kami (Kolom PKY Sumsel Edisi April 2022) -

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas Kepada : Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan melalui email : penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id | Fb : PKY Sumatera Selatan | twitter : @penghubungky. Respon akan dimuat setiap 3 pekan

Pertanyaan Masyarakat:

Kami adalah pihak yang dirugikan atas penyerobotan tanah yang dilakukan salah satu perusahaan di daerah kami, sehingga kami mengajukan gugatan perdata di Pengadilan. Namun dalam pemeriksaan perkara ini kami sangat kecewa karena majelis hakim tidak mau melaksanakan pemeriksaan objek dan luas tanah dengan alasan tidak terlalu diperlukan, mengingat bukti-bukti formil sudah ada dan keterangan saksi juga sudah menguatkan. Akan tetapi kami tidak dapat menerima pernyataan hakim tersebut karena menurut kami sudah melanggar hukum acara dan kami berencana melaporkan ke KY.

Pengirim : Nasroni di Banyuasin. Nasroni81@gmail.com

Respon:

Silahkan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kepada Komisi Yudisial RI dengan menyertakan identitas diri dan melampirkan KTP/SIM/Pasport, identitas majelis hakim, nomor perkara, kronologis perkara, bentuk pelanggaran KEPPH, disertai foto, video, audio, kliping koran (bila ada).

Sebagai informasi, dalam Pasal 153 Ayat 1 HIR Pasal 180 Ayat 1 RBg menyatakan apabila dianggap perlu, hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat sebagai keterangan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, pemeriksaan setempat memang bukan suatu kewajiban/keharusan bagi hakim.

Pertanyaan Masyarakat:

Seminggu yang lalu kami dari perwakilan masyarakat mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Kehutanan di Mahkamah Konstitusi. Namun kami menyayangkan perilaku dan perkataan hakim pemeriksa yang seakan sudah memiliki keyakinan bahwa pasal demi pasal yang kami review tidak bertentangan dengan Konstitusi. Jika dilaporkan ke KY bisakah diperiksa hakim tersebut. Terima kasih. Gema G Galgani di Jambi.

Pengirim : Gemagautama@yahoo.com

Respon:

Sejak tahun 2006 KYRI tidak lagi diberikan kewenangan untuk mengawasi hakim MK Melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Hal itu terjadi karena tahun 2005 sebanyak 31 orang hakim agung mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY.

Kemudian judicial review kedua berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Ketua MK M Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kala itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam rangka penyelamatan wibawa MK.

Perppu Nomor 01 Tahun 2013 tersebut mengamanatkan dua kewenangan baru KY, yaitu membentuk panel ahli untuk melakukan rekrutmen hakim MK dan memfasilitasi pembentukan Majelis Kehormatan MK.

Kemudian DPR mengesahkan Perppu MK itu menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang Undang tertanggal 19 Desember 2013.

UU tersebut diuji materi oleh gabungan advokat dan konsultan hukum yang menamakan Forum Pengacara Konstitusi serta sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dengan perkara nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Sehingga lagi-lagi hakim MK memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon yang dicantumkan dalam pengajuan uji materi undang-undang tersebut sehingga MK otomatis tidak lagi dalam pengawasan KY.

Pertanyaan Masyarakat :

Paman kami pernah melaporkan hakim terduga pelanggar kode etik, dan oleh KY sudah diproses dan 2 kali sudah dipanggil melalui surat, namun sudah 2 kali pula paman kami tidak hadir dengan alasan khawatir tidak mampu menjelaskan secara lisan.

Pengirim : Restiani Utami di Banyuasin. Restiami@gmail.com

Respon :

Pada peraturan KYRI Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 22 (4) menyatakan apabila pelapor 3 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan KYRI dengan alasan yang sah maka laporannya dapat digugurkan. Oleh karena itu diupayakan memenuhi panggilan KYRI agar laporan yang pernah disampaikan dapat diproses lebih lanjut.

Pertanyaan Masyarakat:

Benarkah melapor dan konsultasi ke KY dikenakan biaya administrasi?. Kami mau melaporkan putusan yang janggal namun khawatir jika biaya melaporkan cukup besar tidak dapat kami penuhi.

Pengirim : Suhardi di Gelumbang. Asuhar@yahoo.com

Respon :

Seluruh layanan yang diberikan Komisi Yudisial tidak dipungut bayaran sepeserpun atau gratis. Bila ada isu tentang dipungut bayaran kami pastikan itu tidak benar. Untuk melakukan konsultasi dan pelaporan silahkan datang langsung ke kantor PKY Sumsel milik kita bersama.

Pertanyaan Masyarakat:

Adakah cara menelusuri perkembangan laporan yang sudah disampaikan ke KY. Saya sudah laporan sejak 4 minggu yang lalu menyampaikan laporan namun belum ada jawaban dari KY.

Pengirim : Rosadi BA di Musi Banyuasin. rosadi@yahoo.co.id

Respon:

Peraturan KYRI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat Pasal 4 ayat 2 (d) memberikan hak kepada pelapor untuk mendapatkan informasi atas perkembangan laporan. Silahkan menghubungi atau datang ke kantor PKY Sumsel milik kita bersama untuk dikoordinasikan perkembangan laporan yang telah disampaikan**

Informasi Selanjutnya di Kantor PKY Sumsel :

Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711 5734945 (Gedung Baznas Lantai 2 Bagian Kiri, Depan Kodam Sriwijaya).

<< INDEKS >>

EDISI 2022

EDISI 2021

EDISI 2020

EDISI 2019

EDISI 2017

EDISI 2016

EDISI 2015

Kontak Pengelola WA : 0812-8171-2933 An. Ustadzah Putri

One thought on “Perusahaan Serobot Tanah Kami (Kolom PKY Sumsel Edisi April 2022)”

Seleksi KYRI di Lampung, Kapan? (Kolom PKY Edisi Mei 2022) -

1 year ago

[…] : 00/JANUARI 2022 | EDISI : 26/FEBRUARI 2022 | EDISI : 27/MARET 2022 | EDISI : 28/APRIL 2022 | EDISI : 29/MEI 2022 | EDISI : 30/JUNI 2022 | EDISI : EDISI : 31/JULI 2022 | EDISI : 32/AGUSTUS […]

Perusahaan Serobot Tanah Kami (Kolom PKY Sumsel Edisi April 2022)

<< INDEKS >>

EDISI 2022

EDISI 2021

EDISI 2020

EDISI 2019

EDISI 2017

EDISI 2016

EDISI 2015

Related Posts

Admin

One thought on “Perusahaan Serobot Tanah Kami (Kolom PKY Sumsel Edisi April 2022)”

Leave a Reply Cancel reply

Kontak Kami

Kami Adalah…